25 Kades Tuntut Kejelasan Status legalitas Wilayah Kelola Desa

25 kepala desa melakukan musawarah mengenai adanya kejelasan status legalitas untuk

Kubu Raya Tingkatkan Pengawasan Alokasi Dana Desa

bupati kabupaten kubu raya kalimantan barat mengatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap dcamat dan kepala desa di kabupaten itu setelah proses pencairan dana desa.

"untuk meminamilisir adanya penyalagunaan terhadap dana alokasi desa pemkab kubu raya akan terus melakuakan pengawasan terhadap pemerintah desa dan kecamatan "kata rusaman ali di kecamatan sungai raya usai membaka fasilitasi dan pendamingan penyusunana keuangan desa kabupaten kubu raya senin 23/3/2015
ia menambhakan berbagai hal tentang pengelolaan dana desa sudah jelas aturan mesti waspada terhadap penggunaan nya selain itu dia mengingtakan seluruh kepala desa dan camat agar berhati hati mengelola keuangan desa sebab tidak menutup kemungkinan kepala desa dan camat bersangkutan akan berhadapan dan tersandung hukum jangan sampai ada temuan BPKP itu yang saya tidak inginkan. tuturnya. rusman ali mengingatkan seperti  itu karena melihat penggunan desa itu sangat sensitif dan mudah berkaitan dengan hukum jika pengelolaan keuangan tidak benar tidak hnaya itu anggran yang telah di wacanakan itu sudah siap dan tinggal menuggu pencairan dana yang akan di alokasikan sebesar Rp 188 miliar lebih untuk 188 desa maka dari itu di ingtak ke kepala desa dan camat harus hati hati jangan sampai terjebak ranah hukum bila hal ini terjadi sangat sulit sekali untuk mengatasinya, kata Rusman Ali SH
Dia menambhakan dalam pengelolaan keuangan itu pemkab kubu raya terus melakukan pemantauan dan pengawasan agar tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan kata rusman Ali Menambahkan pemkba tidak ingin melihat terjadi kelalaian masing masing kepal desa dalam pengelolaan keuangan "apabila nanti ada temuan maka merekalah nanti yang akan menanggung semuanya pemerintah tidak bisa berbuat banyak agar tidak terjadi kami minta kepada pemdes supaya transparan dan tidak ada permainan intinya bisa mengelola keuangan katanya. ( sumber  Antara kalimantan barat )

Bupati Imbau Kades Petakan Potensi Desa

Bupati Kabupaten Kubu Raya kalimantan barat Rusman Ali SH menghimbau Kepala Desa Setempat agar bisa memetakan potensi desa setempat masing masing untuk di sampaiakn kepada kementerian desa pembagunan daerah tertinggal dan tranmigrasi guna mendapat bantuan percepatan pembagunan desa "saya menghimbau kepala desa untuk menyamapaikan potensi desa nya masing masing untuk di programkan di kementerian.setiap desa juga bisa menginput apa saja yang di perlukan agar bisa di sampaikan kepada kementerian desa pembagunan daerah tertinggal dan tranmigrasi marwan ja,far di kantor bupati kubu raya rabu.

dia menjelaskan pada telekonferensi tersebut di dampingi wakil buapti kabupaten kubu raua Plt Sekda dan kepala SKPD dan kepala desa yang ada di kabupaten kubu raya dalam kesempatan itu tiap kepala  di berikesepatan untuk menyampaikan apa sajA Kendala apa saja di lapangan kepada menteri Marwan Ja,Far dan jajaran nya 

"yang paling mendasar pertanyaan kepala desa mengapa aturan UU Desa no 6 2014 yang menyebutkan setia desa mendapatkan bantuan dari pusat minimal Rp 500 Juta Sampai Rp 1,5 M pertahun nya tetapi kubu raya hanya dapat Rp 118 miliar kalau di bagi ke 118 Desa hanya mendapat lebih kurang Rp 150 juta pertahun nya,tuturnya 

di tempat yang sama ketua Asosiasi Pemerintah Desa Kabupaten Kubu Raya Matlias Mengatakan beberapa pertanyaan yang di ajukan kepala desa di kabuapten itu terkait dana dari pusat kepedesaan karena mimang dana itu belum mencapai sesuai dengan aturannya yang telah di tentukan selain itu kades kuala II itu menyinggung pesisir dan Badan Usaha Milik Desa 

"kami sangat mengharapkan agar para menteri lebih detail lagi memberikan penjelsaan terkait ketentuan dalam oenggunana dana tersebut agar kepala desa yang ada di kabupaten kubu raya dan kabupaten lain nya mengetahui jumlah yang di anggarkan dan alokasi penggunaannya, katanya.

berkaitan itu juga masalah pembagunan infrasruktur desa yang sangat di rasakan masih minim sehingga APBD Kubu Raya Tidak Mencukupi 

"kami harap dari pemerintah pusat mengalokasikan dana lain untuk desa yang ada di kabupaten kubu raya  karena sebagai kabupaten baru kubu raya memerlukan banyak anggaran untuk mengejar pembangunan agar pembangunan bisa tercapai serat bermamafaat bagi banyak orang"kata Matlias.(Sumber ANTARA Kalimantan barat )

Kubu Raya Kucurkan Rp 24 Miliar Untuk Desa

Sungai Raya. badan pemeberdayaan masyrakat pemerintah desa kabupaten kubu raya

Bupati Tegal Gagas Cinta Desa

Empat cinta bupati tegasl Ki Enthus Susmono

Lantik PNS Di Kuburan lantik pejabat di Lapas

Tegal pernah menempati posisi teratas posisi kabupaten terkorup di jawa tengah versi komite pemeberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KP2KKN) Pada 2013 kondisi ini menjadi tantangan bagi buapti tegal Ki Enthus Susmono Yang menjabat sejak 8 januari 2014

Selama ini tegal terkenal karena banyak nya warga setempat yang merantau buak warung tegal (warteg) di bergaai kota terutama Jakarta perputaran uang di tegal menjadi dinamis dengan adanya pengusaha warteg tersebut

Namun di balik cemerlang nya dunia wirausaha di sana kabupaten tegal menyimpan sejumlah persoalan selain korupsi ruwet nya birokrasi dan tingginya angka percerain di klangan pendidi menjadi isu sentral awal kepemimpinan Kienthus Susmono persoalan persoalan tersebut otomatis menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pria yang juga berprofesi sebagai dalang itu.

Pejabat yang juga dalang harus bekerja keras untuk mengurai keruwetan di wilayah nya  enthus pun segera tancap gas bupati 48 tahun tersebut mulai memberantas korupsi dengan menjadikan dirinya teladan bagi bawahan nya enthuse cukup keras terkait suap khusus nya yag bersangkutan dengan proyek proyek investasi di daerah nya “saya pastika tidak menerima fee proyek juga tidak meminta fee ke SKPD juga saya angkat tanpa uang suap saya dengan uang kalau dulu calon calon eselon 1 itu slitaurhami ke saya minta di tempatkan kesini atau disitu sekarang gantinya saya yang ke mereka paparnya saatnya di temui di rumah dinas nya di slawi kabupaten tegal

Selain itu enthuse terbilang yeleneh dalam mendidik bawahan nya agar tidak korupsi agar tidak korupsi dan berintegritas salah satunya melakukan melakukan uapacara pelantikan PNS Di kuburan biar mereka ingat mati jadi nga sembarangan dalam bekerja bisa berhati hatilah karena kan mereka ini pelayan public katanya di samping di kuburan dalam waktu dekat pihak nya akan melantik pejabat eselon II di lapas sama tujuan biar mereka ingat mereka bisa di penjara kalau korupsi atau melakukan hal hal yang melanggar aturan biar tahu sakitnya orang di penjara jadi mereka lebih hati hati dalam bertugas melayani masyrakat bahkan saya punya usulan ke BKN (badan kepengawaian Negara) soal ini “ paparnya.

Terkait dengan tingginya kasus pencerain di kabupaten tegal suami nurlela sukiman itu punya cara jitu untuk menekan angka penceraian tersebut dia menuturkan setiap kali ada pasangan yang berniat bercerai harus mengahadap dirnya “nanti mereka saya kasi wajengan segala macam ironis nya angak tertinggi perselingkuhan disini justru dari kalgana pendidik alias guru” kata enthus hasil nya tetap ada yang bercerai banyak pula yang menyatakan bercerai kalau yang batal bercerai saya kaish reward beruapa uang tambah nya.

Enthuse menguraikan program unggulan nya yang dinamakan empat cinta yakni cinta pelayanan public, cinat produk lokal cinta desa cinta budaya soal program cinta pelayanan public dia mencontohkan penanganan ibu hamil resiko tinggi (pristi) dengan dengam membangun sistem call center jadi pristi langsung ke puskesmas dan rumah sakit serta kerjasama dengan bidan para bidan tersebut melakuakan pemetaan para ibu hamil dengan resiko tinggi di daerah masing masing lalu di laporkan kondisinya ke puskesmas kemudian di teruskan ke dinkes dan di ambil tindakan”paparnya. Selain itu pemkan tegal menaggung living cost bagi keluarga yang menggui pasien ibu hamil tersebut di rumah sakit besarannya lumayan yakni 400 ribu pertiga hari tetapi miming kami utamakan bagi bagi yang enggak mampu

Dongkrak Ekonomi Desa Dengan Beri Keuntungan Petani

Pemeritah joko widodo Jusuk Kalla dinilai harus segera inovasi kebijakan terutama sector pertanian mengingat ekonomi global yang tidak menguntungkan dari sintemen global seperti harga komoditas yang jatuh dan krisis eropa yang belum selesai

Menurut senior Governe advisor center for Aagricultur Policy Studies (CAPS) HS Dillon Inovasi tersebut untuk mengatasi penurunan produktifitas degradasi lingkungan dan peingkatan kesenjangan social

Dillon menjelskan salah satu inovasi yang harus di lakukan adalah menguatakan sector pertanian dengan memeberikan keuntungan kepada para petani “pertanian harus memebrikan keuntungan sebesar besarnya bari para petani karena mereka yang akan menjadi “steward” bagi lingkungan hidup dengan hal ni maka konsep smalholder bisa di terapkan karena inovasi teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sesuai lokasi dan karakteristik lahan selain itu degan damapak lingkungan yang cendrung rendah karena masih mengadopsi kearifan lokal dan teknologi serta manjmeen lahan sesuai kondisi lokal Ujar Dillon di garand sahid Jakarta Senin 9/3/2015

Selain Itu pemerintah Jokowi JK juga Harus mengedepankan reformasi agrarian sebagai tonggak pembagaunan yang tidak pernah di jalankan oleh pemerintah sebelu nya “dengan menaruh reforma agrarian sebagai tonggak pembagunan dapat mempertahankan asset pertanian dan sumber daya alam untuk kepetingan masyarakat lokal hal itu juga memberikan dan memperbesar akses petani miskin pada tanah pertanian dan meniakan peran masyrakat adat jelas Dillon

Sementara itu pemerhati pembagunan desa prabowo menjelaskan pentingnya memberikan peranan petani serta masyrakat lokal lebih besar karena telah terjadi ketimpngan aset tanah.

Berdasarkan sensus pertanian 2013 1,6 persen dari kelompok pemilik tanah yagn berlahan luas telah menguasai dari separuh lahan yang telah tercatat secara nasional

“ketimpngana aset tanah hampir mencapai dua kali dibandingkan dengan ketimpangan konsumsi dan telah meningkat lebih cepat selama 40 tahun terahir ini berdasrakn sensus pertanian 2013 1,6 persen dari kelompok pemilik tanah yang berlahan luas telah menguasai dari separuh lahan yang telah tercatat secara nasional Kata Prabowo

Karena itu menurut prabowo perlu keseimbangan serta desentralisasi kebiajakn ekonomi pertanian sebagai arah perekonomian Jokowi JK terutama dalam hal pembagunan desa harus di kembalikan “kondisi small open economy harus di anggap permanen masyarakat pemeliharaan keseimbangan ekonomi antara sector demi menjaga konsistensi growth.poverty,dan equity desentralisasi perencanaan dan kebijakan ekonomi pertanian pembatasan ekpansi lahan untuk perkebunan land grabbing melainkan produktifitas lahan yang ada serta focus kepada kualitas pertumbuhan “tutur Prabowo.(putuM/Ahm)  

Operasional Tanpa Rekomendasi Desa

PT, LIP Tak Bisa Tunjukan Salinan IMB.

KUBU RAYA. Kepala desa teluk Kapuas mempertanyakan izin mendirikan bagunan (IMB) Kantor perkebunan kelapa sawit PT Lingkar Indah plantation (PT LIP) yang berada di jalan Soekarno Hatta desa teluk Kapuas kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya

Kantor tersebut sudah beroperasi namun hingga saat ini kepala desa tak pernah mengeluarkan rekomendasi IMB Kantor tersebut Kepala desa teluk Kapuas abdul halim menyatakan pihak menajemen PT LIP Pada Maret 2012 silam pernah memintan izin untuk mendirikan pagar namun pada kenyataan nya pada maret itu juga mereka malah mendirikan tiang untuk membagun kantor beserta mis karyawan hal itu tanpa sepengetahuan bahakn tidak meminta izin kepada kepala desa teluk Kapuas “pada saat mereka mendirkan tiang saya datang dan menayakan terkait izin yang di miliki namun mereka malah menjawab izinnya sudah lengkap dengan alas an perusahaan LIP adalah perusahaan besar jika tidak ada izin mereka tidak berani membangun”ungkap abdul halim.

Ia menjelaskan setelah mndapatkan jawaban tersebut kemudian ia meminta salinan izin yang telah di milikinya terutama untuk izin mendirikan bagunan (IMB) Namun pihak perusahaan enggan memberikan nya.

Uapaya tak terhenti disitu kades kembali meminta pada bulan September 2014 salinan tersebut namun PT LIP Tetap tidak dapat menunjukan dan memebrikan salinan IMB Tersebut.

Sekita bulan januari 2015 saya kembali meminta copy izinnya namun yang di berikan surat standar berkas IMB Dari BPMPT Setelah saya baca ternayat perusahaa telah meminta rekomendasi dari desa arang limbung” jelasnya

Mengetahu hal tersebut kades menyuratai BPMPT melalau camat sungai raya terkait rekomendasi yang di keluarkan oleh dea arang limbung di tanggguhkan lantaran lokasi PT LIP berada di desa teluka Kapuas bukan di desa arang limbung jelasnya

Setelah itu ada pertemuan antara BPMPT kades arang limbung kadeteluk Kapuas camat sungia raya dan beberapa pihak terkait lain nya. Terjadilah pematalan rekomendasiyang telah di kelaurkan desa arang limbung kemudian pihak perusahaan kembali di minta rekoemndais telauk Kapuas samapai sekrang perusahaan memiliki izin namun bagunan sudah siap bahkan sudah beroperasi jelas nya.

Meskipun demikian halim menambahkan pada jumat 6/3 pihak menajemen kemudian menyerahkan pembatalan rekomendasi dari ades arang limbung setelah itu pihak nya meminta rekomendasi dari desa teluk Kapuas dan ia memberikan rekomendasi itu.

Akan tetapi selama ini kantor itu sudah beroperasi baru aya keluarkan jum at 6/3 kemarin katanya.saat di konfirmasi community relation (Pembina hubungan) PT Lingkar Indah plantation Yudi melarang suara pemred merekam wanacara dengan nya dengan alas an harus memiliki surat tugas resmi dari menajemen kedua belah pihak baik suara pemred maupun PT LIP “Jika di rekam saya tidak mau berbicara silakan bapak yang bicara saya diam” ungkap yudi di temuai di kantor PT LIP jalan soekarno hatta kubu raya belum lama ini

Setelah rekeman di matikan yudi menatakan ada enam sertifikat yang di miliki oleh kantor PT LIP ke enam sertifikat itu hanya satu sertifikat yang berada di lokasi teluk Kapuas sedangkan sertifikat lain nya berada di desa arang limbung  

Sertifikat ini di keluarkan oleh BPN Kubu Raya ini sebelum pemekaran desa arang limbung seluruh sertifikat nya di lokasi arang limbung” ujar Yudi

Yudi membenarkan miming ada pertemuan anatara BPMPT kedua kepala desa bersama PT LIP dan di hadiri camat sungai raya terkait pembatalan rekomendasi dari desa arang limbung  sehingga demikian pihak nya di minta untuk melakuakn revisi terhadap ekoemndasi yang telah di berikan oleh kepala desa arang limbung untuk di revisi menjadi rekomendasi dari teluk Kapuas

Hanya saja revisi itu belum kami serahkan kepada kades teluk Kapuas karena masih dala proses ugkap nya.

Terkait sudah beropersinya kantor PT LIP Menurutnya untuk saat ini pihak nya masih menggunakan IMB PT LIP ini sedang dalam proses

Semua perusahaan lakukan sesuai dengan prosedur yang ada kami juga selalu bayar pajak kalau IMB Kami masih dalm proses ini juga karena kesalahan dari pihak desa, ungkapnya. Suara Pemred senin 09 maret 2015  

Dana Desa Kabupaten Melawi Rp 67 Miliar

ANTARA. Sebanyak 169 desa di kabupaten melawi kalimanatn barat akan menerima kucuran dana dengan total Rp 67 Miliar yang berasal dari APBD dan APBN 

Bupati kabupaten melawi firman muntaco mengatakan   bahwa tata cara Perhitungan ADD dari APBN Berdasarkan Perturan presiden PP 60 Tahun 2014 tentang dana desa dimana indikator pembagina nya di sesuaikan dengan jumlah penduduk angka kemiskinan luas wilayah dan kesulitan geografis yang di tentukan indek kemahalan kontruksi 

Siap Gelar E-Voting Pilkades ( Pertama Di Pulau Kalimantan )

Kabupaten mempawah siap menjadi daerah pertama di pulau Kalimantan yang menerapkan proses pemilihan elektronik atau e voting yang di mulai dari pemilihan kepala desa hal ini terungkap dalam kegiatan sosialisasi simulasi demontrasi serta penerapan e voting  dalam pilkades di aual kantor bupati mempawah selasa 24 februari 2015simulasi ini di gelar pemerintah kabupaten mempawah bersama badan pengkajian dan penerapan teknologi Jakarta.

Kepala program system pemilu elektronik BPPT Jakarta andari grahitandaru menrangkan di seluruh Indonesia baru ada lima kabupaten itu yakni kabupaten musi rawas di Sumatra boyolali di jawa tengah kabupaten jembrana di bali kabupaten  bantaeng di Sulawesi selatan dan kabupaten boalemo di gorontalo

Kami dari BPPT sangat berharap sangat berharap kabupaten mempawah di Kalimantan barat juga dapat melaksanakan e voting jika itu terjadi maka impian menjadi nyata, dimana mempawah menjadi pioner dalam peneraan evoting di pulau Kalimantan “ kata andrari dalam paparan nya.

Andrari menyatakan penerpaan e voting di kabupaten mempawah bisa di awali dari satu atau desa menurut dia pemerintah daerah bisa di mulai menerapkan di desa desa yang yang sering terjadi masalah hal ini membuktikan bahwa e voting dapat menjadi solusi dari berbagai persoalan klasik yang kerap terjadi dalam banyak proses pemilihan kepala daerah di Indonesia “ satu atau dua desa sudah cukup untuk menjadi contoh pilih desa yang sering terjadi masalah ujarnya.

Andrari menjelsakan system elektronik voting (E Voting) adalah system yang memamfaatkan perangkat elektronik berupa layar dan peranti komputer dan mengelola